BEI Siap Rilis Aturan Free Float Baru, Apa Dampaknya?

BEI Siap Rilis Aturan Free Float Baru, Apa Dampaknya Bagi Investor? Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di ambang perubahan regulasi penting yang akan memengaruhi likuiditas pasar dan nasib banyak emiten.

Dalam waktu dekat, BEI akan mengumumkan konsep penyesuaian aturan mengenai porsi saham publik atau free float. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar modal terkini dan untuk menyelaraskan praktik bursa dengan standar global, di tengah usulan kenaikan persentase yang signifikan dari berbagai pihak.

Panduan lengkap ini akan membahas secara tuntas apa itu free float, mengapa aturan ini perlu disesuaikan, bagaimana strategi BEI dalam menyeimbangkan kepentingan, dan apa dampaknya bagi Anda sebagai investor, pengusaha, maupun pelaku pasar.

Apa Itu Free Float dan Mengapa Begitu Penting?

Bagi investor pemula, istilah free float mungkin terdengar teknis. Secara sederhana, free float adalah jumlah total saham sebuah perusahaan yang tersedia dan bebas diperdagangkan di pasar publik. Saham ini tidak termasuk yang dipegang oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol atau kepentingan strategis, seperti:

• Pemegang saham pengendali
• Manajemen (direksi dan komisaris)
• Instansi pemerintah dengan kepemilikan strategis
• Saham yang dipegang oleh perusahaan itu sendiri (saham treasuri)

Pentingnya porsi free float yang sehat tidak bisa diremehkan. Semakin besar persentase free float, semakin tinggi likuiditas saham tersebut. Artinya, saham menjadi lebih mudah untuk dibeli dan dijual tanpa menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrem.

Likuiditas yang baik menciptakan harga saham yang lebih wajar (fair price discovery), mengurangi risiko manipulasi pasar, dan meningkatkan kepercayaan investor.

BEI Segera Umumkan Konsep

Menanggapi dinamika pasar dan usulan dari berbagai pihak, BEI menegaskan bahwa penyesuaian aturan free float tidak akan dilakukan secara gegabah. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, pada Jumat (26/9/2025), menyatakan bahwa bursa menggunakan pendekatan dua sisi.

“Kami senantiasa memperhatikan relevansi pengaturan dengan kondisi dan dinamika di pasar modal,” ujar Nyoman. Ia menjelaskan bahwa BEI mempertimbangkan dua aspek utama kondisi dan kesiapan perusahaan tercatat di satu sisi, serta kemampuan dan daya serap investor di sisi lain.

Untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan komprehensif, BEI juga melakukan benchmarking atau studi banding terhadap praktik umum yang diterapkan oleh bursa global. Konsep penyesuaian ini akan segera dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk emiten, sekuritas, dan investor, sebelum difinalisasi.

Tekanan Kenaikan Persentase: Dari 10% hingga 30%

Langkah BEI ini juga dipicu oleh adanya dorongan dari regulator dan legislatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah mengisyaratkan pertimbangan untuk menaikkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 10%.

Dorongan yang lebih kuat datang dari Komisi XI DPR RI, yang mengusulkan kenaikan yang jauh lebih signifikan hingga di kisaran 30%. Usulan ini didasarkan pada perbandingan dengan bursa-bursa di kawasan ASEAN, di mana Indonesia dinilai memiliki persentase free float minimum yang relatif lebih rendah. Tujuannya jelas: meningkatkan kedalaman dan daya saing pasar modal Indonesia.

Strategi BEI Tidak Hanya Fokus pada Persentase

Menariknya, I Gede Nyoman Yetna menekankan bahwa strategi BEI tidak hanya terpaku pada menaikkan angka persentase minimum. BEI juga berfokus pada pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperbanyak jumlah Initial Public Offering (IPO) berskala besar.

Untuk mencapai ini, BEI memiliki program “Lighthouse IPO”, yang menargetkan perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp3 triliun dan free float minimal 15% atau senilai Rp700 miliar saat penawaran perdana.

Kehadiran emiten-emiten raksasa ini secara otomatis akan mendongkrak nilai total kapitalisasi free float di bursa. Perusahaan besar dengan reputasi tinggi cenderung menarik minat investor institusional, baik domestik maupun asing, yang pada akhirnya membawa aliran dana baru dan memperkuat stabilitas pasar.

Sepanjang tahun 2025, BEI telah mencatat kesuksesan lima Lighthouse IPO, yaitu PT Ratu Prabu Energi Tbk. (RATU), PT Cakra Buana Dunia Komunikasi Tbk. (CBDK), PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI), PT Cendana Indo Abadi Tbk. (CDIA), dan PT Emas Digital Nusantara Tbk. (EMAS).

Bagaimana Nasib Emiten Lama?

Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang sudah tercatat namun belum memenuhi ketentuan free float? BEI telah dan akan terus melakukan serangkaian langkah persuasif hingga penegakan aturan, antara lain:

1. Sosialisasi Aktif: Melakukan pendekatan one-on-one dan seminar untuk menjelaskan pentingnya pemenuhan free float dan opsi aksi korporasi yang bisa ditempuh.
2. Pemantauan Periodik: BEI secara rutin memantau kepatuhan emiten terhadap aturan yang berlaku.
3. Sanksi dan Notasi Khusus: Bagi emiten yang tidak patuh, BEI dapat memberikan sanksi. Emiten dengan free float di bawah 5% akan diberi notasi khusus “X” dan ditempatkan di Papan Pemantauan Khusus, yang menandakan adanya masalah fundamental atau likuiditas bagi investor.

Penutup

BEI akan segera mengumumkan konsep penyesuaian aturan free float, sebuah langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan likuiditas pasar modal Indonesia. Kebijakan ini tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan melalui proses kajian mendalam, benchmarking dengan bursa global, dan akan melibatkan masukan dari publik.

Pendekatan BEI yang seimbang antara menaikkan syarat persentase dan mendorong IPO skala besar menunjukkan kehati-hatian untuk tidak memberatkan emiten namun tetap mencapai tujuan utama, yaitu pasar yang lebih dalam, likuid, dan menarik bagi investor global. Bagi para pelaku pasar, pengumuman konsep ini menjadi momen penting yang layak dinantikan untuk melihat arah baru pasar modal Indonesia ke depan.